MOROWALI, SULTENG, Tinta Rakyat.com
Dengan beredarnya informasi dimedia sosial grup Whatsapp tentang adanya IUP pertambangan Nikel di wilayah Bungku Tengah. Aliansi Mahasiswa Morowali, Tegas menyatakan menolak dengan hadirnya sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada diwilayah Kecamatan Bungku Tengah yang menjadi Ibukota Kabupaten Morowali, Sulawesi tengah.
Munculnya IUP di Ibu Kota Kabupaten itu membuat Kordinator Aliansi Mahasiswa Morowali (AMM) Fikar menilai bahwa sesuai zonasi Wilayahnya, kota Kecamatan Bungku Tengah itu merupakan merupakan kawasan perkantoran dan merupakan perkotaan yang padat penduduk, serta tidak lupa pula bahwa Bungku Tengah merupakan salah satu tempat keberadaan situs-situs budaya maupun sejarah yang penting untuk dirawat dan dijaga.
“Saya mengkhawatirkan para pemilik IUP cepat atau lambat tentunya akan melakukan aktivitas penambangan, sehingga dapat mengakibatkan bencana yang beragam di masa yang akan datang,” ujarnya kepada Awak Media Senin (12/06/2023).
Lanjut Fikar Kehadiran IUP ini lambat laun akan menggerus banyak hal mulai dari kerusakan lingkungan,cagar budaya dan sejarah,mata pencarian di sektor perkebunan yang dimana hal ini makin memperjelas bahwa pertambangan akan merampas ruang hidup Masyarakat
“Hadirnya IUP menurut saya sebagai salah satu perwakilan Kordinator AMM, di wilayah Ibu Kota Kabupaten Morowali yaitu Kecamatan Bungku Tengah sangat tidak pantas untuk dijadikan areal pertambangan,” Kata Fikar.
Dijelaskan Fikar dengan masuknya perusahaan tambang seperti PT MINERAL MOROWALI INDONESIA (MMI) dan PT SUGICO PENDRAGON, akan kembali memperburuk permasalah lingkungan yang ada sebelumnya. Hal ini menjadi kekhawatiran di kecamatan Bungku Tengah, melihat adanya contoh permasalahan lingkungan yang telah terjadi di beberapa kecamatan-kecamatan lain akibat adanya operasi pertambanga di Morowali.
“Sehingga ini dijadikan cerminan bagi saya untuk melihat daerah yang kita cintai ini kedepanya. kalau semua wilayah Morowali dijadikan areal pertambangan akan tinggal dimana generasi kita selanjutnya, ” kata Fikar
Oleh karena itu, AMM sangat mengharapkan dan meminta keberpihakan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, pemerintah Daerah serta semua instansi terkait untuk mendukung dan mengupayakan pencabutan segala bentuk IUP yang berada diwilayah Bungku Tengah
Lebih lanjut Fikar mengatakan, Hal ini guna untuk menyelamatkan masa depan masyarakat Bungku dari Perampasan Ruang Hidup akibat kerusakan lingkungan, serta menjadikan wilayah ibu kota Morowali yaitu Kecamatan Bungku Tengah menjadi wilayah bebas dari areal penambangan
“Menurut informasi Gelombang protes dari seluruh elemen masyarakat akan hadir dan akan terus meningkat jika pencabutan semua IUP di wilayah Bungku Tengah tidak diupayakan. Dan tentunya AMM bersama seluruh elemen masyarakat akan mengambil sikap dan tindakan yang tegas jika ini dibiarkan oleh pengambilan kebijakan,” tandas Fikar.(*)
