MOROWALI-TR.Com
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian melalukan rapat kerja bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP), Abdullah Azwar Anas, Kepala Daerah dan Ketua DPRD se Indonesia, pada Senin (24/01/2022). Raker digelar dalam rangka mengevaluasi program strategis kegiatan Pemerintah Daerah khususnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
Raker tersebut digelar secara virtual. Mewakili Kabupaten Morowali, turut hadir dalam ruang Media Center, Bupati Morowali Taslim, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rizal Badudin, Inspektur Inspektorat, Afridin dan Kepala Bappeda, Ramli Sanudin.
Mendagri RI, Tito Karnavian dalam arahannya menyebut raker terkait pencegahan korupsi ini perlu menjadi perhatian bagi seluruh stakeholders, sebab hal tersebut tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga sistem pemerintahan, termasuk kepercayaan publik kepada Pemerintah Pusat maupun daerah.
“Meskipun banyak Kepala Daerah melakukan kinerja yang sangat baik, namun maraknya masalah-masalah hukum yang terjadi khususnya korupsi akan berdampak pada kepercayaan publik”, pungkas Tito.
“Olehnya saya mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi harus ditekan seminimal mungkin. Sehingga pemerintahan yang baik dan bersih dapat terwujud, selain itu kita harapkan akan membuat PAD dan pemasukan negara dapat meningkat, sehingga kesejahteraan ASN dapat didongkrak sebagai solusi menekan tipikor”, tambah dia.
Lebih lanjut ia mengungkap, berdasarkan analisis Kemendagri, terdapat tiga faktor penyebab terjadinya korupsi yakni di antaranya sistem, integritas dan budaya. Olehnya ia mengimbau kepada seluruh Kepala Daerah untuk memutus pelbagai faktor tersebut dalam memberantas tindak pidana korupsi.
“Sistem dengan birokrasi yang berbelit akan terjadi negosiasi transaksional. Olehnya perbaikan sistem perlu dilakukan. Sistem politik pemerintahan yang transparan dan mengurangi kontak fisik. Lakukan digitalisasi di pelbagai bidang untuk mendukung penerapan smartcity”, ucap Mendagri.
“Saya harap rekan-rekan Kepala Daerah berani membuat kebijakan yang dapat memutus budaya-budaya menyimpang yang dapat menunjang terjadinya korupsi. Semoga di awal tahun 2022 ini menjadi momentum yang bagus bagi kita untuk merubah budaya atau kultur yang merusak sistem”, tandas dia.(***)
