Syarifudin Hafid : Jangan Berbangga Dengan Status WTP  Karna Masyarakat Tidak Paham Apa WTP, Masyarakat Menunggu Janjimu

Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Morowali terhadap pengantar nota keuangan dalam rangka penyampaian Ranperda Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Morowali tahun anggaran 2020.

Pandangan Fraksi Demokrat disampaikan oleh Aksa Ishak bahwa Partai Demokrat tetap konsisten dalam mengawal jalanya pemerintahan di Kabupaten Morowali, sebagai partai oposisi tentunya Demokrat selalu menjadi garda terdepan dalam mengoreksi kinerja pemerintahan yang di pandang tidak sejalan dngan keinginan masyarakat. 

Setelah mendengar dan mencermati penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 yang di sampaikan Bupati Morowali, fraksi Demokrat menyampaikan pandanganya yakni :

1. Dalam realisasi APBD tahun 2020 yang ditetapkan terjadi ketidak balance antara pendapatan dan belanja sehingga terjadi Surplus. Partai Demokrat menilai bahwa surplus yg terjadi di tahun 2020 lebih di akibatkan banyaknya kegiatan (visi-misi) yang tidak terealisasi (janji doang,)

2. Fraksi Demokrat menilai masih banyak program unggulan pemerintah yang belum terealisasi, padahal pemerintahan sudah berjalan hampir Tiga tahunan. Contoh program Rp. 200 juta pertahun untuk satu desa belum ada realisasi sama sekali.

3. Adanya program yang tidak berkesinambungan (hulu-helir) yg dirasakan masyarakat pertanian. Contoh Sosialisasi tentang tanaman padi organik yg membuat banyak petani padi beralih menanam padi organik. Namun kenyataanya tidak ada tindak lanjut dari program ini, sehingga petani kebinguangan tentang pemasaran pasca panen.

4. Sehubungan dngan program pencegahan Covid-19 yg telah di anggarkan dalam Anggaran belanja pemerintah, fraksi Demokrat mempertanyakan kesuksesan dari program tersebut. Sebab tidak ada laporan tentang perkembangan program tersebut. Demokrat juga menilai pemerintah kurang maksimal dlam sosialisasi tentang pentingnya Vaksin Covid-19 sehingga msih banyak masyarakat yang enggan utk di vaksin.

5. Selanjutnya partai Demokrat menilai lambatnya pemerintah dalam menjalankan program2 yang telah di tuangkan dalam peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja pemerintah tahun 2021, ini dibuktikan dngan belum adanya program/kegiatan yg berjalan maksimal pada triwulan 2 , hal inilah yang menjadi penghambat perputaran ekonomi masyarakat.

Catatan, Fraksi Partai Demokrat mengucapkan selamat dan memberikan Apresiasi kepada Saudara Bupati Morowali dan seluruh jajaran aparatur pemerintah kab.Morowali yg sudah bekerja keras, sehingga mendapatkan kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI terhadap LKPD tahun 2020.

Sementara itu ketua Partai Demokrat DPC Kabupaten Morowali Syarifudin Hafid mengatakan jangan berbangga dengan status WTP yang di peroleh karena masyarakat tidak paham dengan itu. Tapi banggalah kalau Visi-Misi yang di janjikan waktu kampanya dapat direalisasikan, karena masyarakat menunggu janjimu.(Red)