Bupati Sampaikan Pidato Nota Keuangan Pertanggungjawaban APBD T.A 2020
MOROWALI-TR.Com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pidato Pengantar Nota Keuangan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020, Selasa (15/06/2021).
Rapat paripurna ke-6 (enam) masa persidangan tahun sidang 2020/2021 berlangsung di ruang
sidang DPRD Morowali, dipimpin oleh Wakil Ketua I, H. Syarifudin Hafid, SH., dan diikuti sebanyak 18 orang anggota dewan. Hadir di
antaranya Wakil Bupati Morowali, Dr. H. Najamudin, S.Ag, M.Pd.,AKBP Bayu Indra Wiguno, SIK., MIK, Dandim 1311 Morowali, Letkol Inf. Raden Yoga Raharja, SE., MM., M.Ipol, Asisten, Staf Ahli, para KepalaPD beserta jajaran dan insan pers.
Berikut beberapa hal yang disampaikan oleh Bupati Morowali,Drs. Taslim dalam pidato pengantar nota keuangan APBD pertanggungjawaban T. A 2020;
Pertama Anggaran Pendapatan Daerah, semula dianggarkan sebesar Rp.1.252.365.758.164,84. Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan menjadi Rp.1.289.140.134.030,21, hingga 31 Desember 2020, direalisasikan sebesar Rp.1.292.602.327.666,77 atau mencapai 100,27%. Taslim menyebut, selama 3 tahun masa
Tahajud pemerintahan pada TA 2020 merupakan pencanaian Pendapatan Asli Daerah tertinggi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam APBD TA 2020.
“Atas pencapaian tersebut selaku Kepala Daerah, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Morowali dan Tim
Anggaran Pemerintah Daerah dalam membahas dan menetapkan PAD TA 2020 yang benar-benar molihat potensi riil PAD, sehingga target
PAD dapat tercapai,”tutur Taslim
Dijelaskan Taslim kedua Anggaran Belanja Daerah, semula dianggarkan sebesar Rp.1.254.331.345.049,00.Dalam pelaksanaannya mengalami perubahan menjadi Rp.1.314.485.992.513,76 dan sampai dengan 31 Desember 2020 realisasinya sebesar
Rp.1.234.260.310.585,70 atau mencapai 93,90%.
Demikian pula halnya dengan anggaran pembiayaan daerah, pada penerimaan pembiayaan daerah semula dianggarkan sebesar Rp.6.865.586.884,16, namun setelah perubahan dianggarkan menjadi Rp.30.245.858.483,55 dengan realisasi sebesar Rp.10.785.438.665,30 atau mencapai 35,66% yang merupakan penggunaan sisa lebih Pembiayaan TA sebelumnya.Selebihnya merupakan penerimaan piutang daerah ebesar Rp.16.173.117.834,00 atau mencapai 53,47% yang dalam pencatatan laporan keuangan dari hasil audit BPK RI dikelompokkan pada rekening pendapatan.
Maka,realisasi seluruh penerimaan pembiayaan adalah sebesar Rp.26.958.556.499,30 atau mencapai 89,13%.
Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan Rp. 4.900.000.000,00 namun setelah perubahan tetap dianggarkan sama dan realisasi sebesar Rp.1.270.966.733,34 atau mencapai 25,94% yang merupakan pembayaran pokok utang pinjaman SLA.
Surplus Pembiayaan (Pembiayaan Netto) sebesar Rp.9.514.471.931,96 telah menambah nilai surplus antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar Rp.58.342.017.081,07 sehingga SILPA TA 2020 adalah sebesar Rp.67.856.489.013,03.
Taslim juga mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan tidak hanya memperhatikan sebatas ketentuan administrasi,namun yang lebih penting adalah
pemantauan atau monitoring secara berkelanjutan sebagai bahan evaluasi secara objektif atas kelemahan dan kekurangan yang perlu penyempurnaan.
“Kita tidak boleh hanya tertuju pada berapa jumlah anggaran yang terserap, tetapi lebih dari itu kita juga harus memperhitungkan sejauh mana pelaksanaan program atau kegiatan itu menyentuh kepada aspek kehidupan masyarakat
sebagai penerima manfaat,” Kata
Taslim.
Taslim menghimbau adanya kesepahaman antara eksekutif dan legislatif tentang pentingnya upaya optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap nilai rupiah yang dibelanjakan harus jelas sasaran dan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Diperlukan kontrol atau pengawasan yang konstruktif terhadapp anggaran, hal lain yang
tidak kalah penting adalah proses pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah, agar kita semua dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat kita tingkatkan di masa mendatang,”tandas Taslim.(Kominfo/Red)
